H Mashuri: 15 Persen Masyarakat Merangin Masih Kategori Miskin
Dipublikasikan oleh admin - 28 January 2021 - 1368 Dilihat
Berita 
Bangko - Sebanyak 15 persen masyarakat Kabupaten Merangin masih dalam kategori miskin. Pemerintah Daerah tidak mampu mengentaskan kemiskinan ini sendiri, untuk itu perlu peran serta semua sektor, termasuk perusahaan-perusahaan.
Hal tersebut ditegaskan Wabup Merangin H Mashuri, pada rapat koordinasi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Merangin, dengan para pimpinan perusahaan, di Auditorium rumah dinas bupati Merangin, Rabu malam (27/1).
‘’Ini baru kemiskinan, belum lagi anak-anak yatimnya dan anak-anak yang akan putus sekolah dampak Covid-19. Jumlah anak yang akan putus sekolah karena Covid-19 ini akan sangat banyak sekali,’’ujar Wabup.
Pemerintah Daerah lanjut wabup, bekerjasama dengan Baznas yang akan mengkoordinir, berupaya menuntaskan kemiskinan dan bantuan anak yatim, dengan program mulia, Gerakan Berinfak Rp 1.000 untuk Merangin.
‘’Berbagai sektor telah kita masuki, baik ke kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun counter-counter dan toko-toko di pasar-pasar. Sekarang giliran ke sektor perusahaan-perusahaan,’’terang Wabup.
Wabup mengharapkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Merangin, untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat dan berperan serta ikut menuntaskan kemiskinan.
Diperusahaan itu tegas wabup, banyak karyawannya. Karyawan itu bisa menyisihkan rezekinya sehari Rp 1000, kalau tidak pas begitu terima gaji bisa berinfak lima ribu rupiah atau Rp 10.000 bisa lebih.
‘’Contoh saya sendiri, selama di ruang kerja saya disediakan kapsul tabungan infak, kalau belum memasukan uang ke dalamnya seperti ada yang kurang, tapi kalau sudah terasa sangat nyaman sekali,’’terang Wabup.
Diharapkan wabup, para pimpinan perusahaan yang mengikuti rapat koordinasi itu, bisa mengetuk hati para karyawannya, berpartisipasi dan perperan serta mengentaskan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat Merangin.
Pada rapat koordinasi itu, wabup merasa kecewa karena pimpinan perusahaan-perusahaan yang dikategorikan besar di Kabupaten Merangin tidak hadir, padahal peran serta perusahaan besar ini sangat diharapkan.
Rapat koordinasi yang dihadiri Kapolres Merangin, Dandim 0420 Sarko, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Merangin, pimpinan perusahaan yang diundang para pimpinan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), pimpinan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan sejumlah perusahaan lainnya.(teguh/kominfo)
