H Al Haris: Jabarkan Visi Misi Presiden RI - Oleh-oleh Bupati dari Rakornas Indonesia Maju

Bangko-Bupati Merangin H Al Haris minta kepada para bawahannya agar bisa menjabarkan dan melaksanakan visi misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan tapat.

Hal tersebut ditegaskan bupati pada apel kedisiplinan Senin (18/11), yang diikuti ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkab Merangin, di halaman depan Kantor Bupati.

Ada lima poin penting ‘oleh-oleh’ bupati dari Rakornas Indonesia Maju yang diikutinya beberapa hari lalu di Jakarta. Kelima poin dari visi misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu.

‘’Pertama tingkatkan kualitas manusia Indonesia, dengan mengembangkan sistem jaringan gizi dan tumbuh kembang anak, kengembangkan reformasi sistem kesehatan, kembangkan reformasi sistem pendidikan,’’ujar Bupati.

Selain itu, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, menumbuhkan kewirausahaan dan menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Indonesia.

Sedangkan poin kedua lanjut bupati, pengembangan infrastruktur  yang dinilai masih lemah. Untuk pengembangan infrastruktur itu tegas bupati, Indonesia masih berada diperingkat 54 dunia.

Poin selanjutnya, penyederhanaan regulasi dengan menyerderhanakan dan mempersimpel Undang-undang, sehingga tinggal Undang-undang yang efektif saja. Begitu juga dengan Perda dan Perbup, perlu penyederhanaan.

Pemerintah Pusat minta Pemerintah kabupaten/kota bisa terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam waktu dekat akan diterbitkan undang-undang terkait lapangan pekerjaan tersebut.

‘’Tujuan dari penyederhanaan regulasi ini, agar para pejabat termasuk pejabat di jajaran Pemkab  Merangin mudah dalam menjabarkan dan melaksanakannya, tidak tumpang tindih dan berbelit-belit,’’terang Bupati.

Poin empat jelas bupati, reformasi birokrasi. Dimana Pemerintah Pusat berencana menghapus jabatan eselon III dan IV. Namun kalau untuk daerah terang bupati, bisa terjadi resiko pekerjaan di lapangan.

Pekerjaan di lapangan terang bupati, bisa terjadi tumpang tinduh jika eselon III dan IV dihapuskan, tapi kalau di tingkat Kementerian bisa saja eselon III dan IV dihapuskan menjadi pejabat fungsional.

Poin terakhir papar bupati, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Dimana masih terjadi kelemahan ekonomi, karena perekonomian nasional masih bergantung dengan perekonomian dunia.

 ‘’Perkembangan perekonomian dunia itu terus terhambat, dengan terjadinya perang dagang Amerika Serikat dangan Tiongkok. Kondisi ini membuat perekonomian nasional, termasuk daerah jadi melemah,’’terang Bupati.

Guna memperkuat perekonimian itu, perlu meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastuktur, melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0.

Tidak hanya itu, juga perlu mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru, mempertajam reformasi struktural dan fiskal, mengembangkan reformasi ketenagakerjaan. (teguh/humas)