Sekda Zulhifni Pimpin Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Tekankan Kualitas dan Kebersihan
BANGKO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Ketahanan Pangan Merangin pada Selasa (07/04).
Rapat ini turut dihadiri oleh Waka II DPRD Merangin Ahmad Fahmi, Kasi Intel Kejari Merangin Tri Sutrisno, Kepala Balai POM Kabupaten Bungo Pernanda S, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Merangin Teguh Cahyono, Asisten I Setda Sukoso, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ermanto dan para pengusaha MBG.
Dalam arahannya, Sekda Zulhifni menegaskan bahwa program MBG merupakan instruksi langsung dari Presiden RI yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengibaratkan disiplin dalam menjalankan program ini layaknya kedisiplinan militer yang tidak mengenal tawar-menawar.
"Kegiatan ini adalah cita-cita Presiden RI. Kita harus mendukung sepenuhnya. Ini adalah perintah, dan kalau sudah perintah, tidak ada tawar-menawar demi kebaikan anak-anak kita," tegas Zulhifni.
Zulhifni memberikan apresiasi atas capaian Kabupaten Merangin yang sejauh ini dinilai cukup sukses dalam implementasi program.
Berdasarkan pantauan, Merangin menempati peringkat kedua di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi dalam hal pelaksanaan program pangan tersebut.
"Setelah saya pantau, Merangin cukup aman. Di Provinsi Jambi, laporan menunjukkan tidak ada yang masuk daftar hitam (blacklist). Kita berada di ranking dua, artinya Merangin sudah mulai menggeliat dibanding kabupaten lain," ungkapnya.
Meski menunjukkan tren positif, Sekda memberikan peringatan keras kepada para pengusaha penyedia jasa makanan (dapur) untuk menjaga kualitas bahan menu dan sterilitas tempat pengolahan. Ia menekankan bahwa faktor kesehatan anak didik adalah prioritas utama yang tidak boleh dikompromi.
"Saya berharap Satgas dan Koordinator BGN bersama-sama melakukan evaluasi. Jangan sampai kualitas gizi buruk atau dapur tidak steril. Bayangkan jika ada satu sekolah dengan 1.500 hingga 3.000 siswa sakit perut karena makanan tidak steril, itu akan menjadi masalah nasional," jelasnya.
Selain masalah teknis makanan, Zulhifni juga mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Satgas untuk berhati-hati dalam pengelolaan administrasi dan aset (BMD), guna menghindari temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari.
"Pastikan semua ada dasarnya. Terutama masalah fisik yang sangat sensitif, jangan sampai kita terjebak dalam masalah pertanggungjawaban karena harga yang tidak sesuai atau barang yang tidak ada," pungkas Sekda sebelum membuka secara resmi acara Sosialisasi dan Sinkronisasi Satgas MBG tersebut. (Van/Kominfo)