Pemkab Merangin Paparkan Evaluasi Kerja Sama dengan Ombudsman
BANGKO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin menggelar rapat koordinasi virtual melalui Zoom Meeting terkait Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama antara Ombudsman Republik Indonesia (RI) dengan Pemerintah Daerah untuk periode 2021–2026.
Acara tersebut berlangsung di MPC Bappeda Merangin pada Rabu (18/11) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni.
Sementara itu, pemaparan materi utama dan laporan pelaksanaan disampaikan oleh Asisten I Setda Merangin, Sukoso, selaku juru bicara perwakilan Pemkab Merangin.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten III Henizor, Kepala Dinas Kominfo Ahmad Khoirudin, Kepala Dinas PMD Deddi Candra, Kepala Bappeda Zainal Abidin, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Dalam penyampaiannya, Asisten I Sukoso melaporkan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani bersama antara Pemkab Merangin dengan Ombudsman pada tahun 2024 telah berjalan dan menorehkan sejumlah capaian.
Ia merinci beberapa poin penting yang telah dilaksanakan bersama Ombudsman RI, yakni kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di beberapa OPD strategis meliputi PTSP, Dukcapil, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Dinas Sosial, yang memperoleh hasil opini "sedang tanpa maladministrasi".
Selain itu, Sukoso menyebutkan adanya penanganan berbagai permasalahan kepegawaian dan pemerintahan desa.
"Kegiatan lainnya yakni penanganan permasalahan pengangkatan P3K bersama teman-teman BKPSDM, penanganan persoalan mekanisme pemberhentian kepala desa dari Dinas PMD, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dari Dinas PMD," jelasnya.
Terkait kendala di lapangan selama pelaksanaan kerja sama, Sukoso menegaskan bahwa persoalan yang muncul bukanlah hambatan yang bersifat substansial, melainkan tantangan pada optimalisasi komunikasi akibat pergantian personel.
"Kalau hambatan sepertinya bukan hambatan, tapi memang ini yang perlu harus kita tingkatkan ke depan, karena PIC-nya ini sering berganti seiring dengan mutasi dan rotasi jabatan. Jadi terkadang komunikasi belum sampai dengan baik," ungkap Sukoso.
Ia memastikan bahwa hal tersebut telah menjadi catatan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
"Ini menjadi catatan kami ke depan, sehingga kalaupun nanti terjadi rotasi atau mutasi terhadap pejabat yang merupakan PIC, tetap komunikasi itu bisa tersampaikan dengan baik ke seluruh OPD, dan kami berkomitmen kembali untuk betul-betul melaksanakan MoU ini dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. (Bagus/Van/Kominfo)