Pemkab Merangin dan Sarolangun Gelar Diskusi Rabuan Bersama Tenaga Ahli Gubernur
BANGKO – Pemerintah Kabupaten Merangin dan Sarolangun memperkuat sinergi lintas daerah melalui Forum "Diskusi Rabuan" bersama Tenaga Ahli Gubernur Jambi.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Depati Payung Bappeda Kabupaten Merangin, Rabu (06/05), mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan SDM, Tata Kelola, Pengembangan Infrastruktur, dan Hilirisasi."
Diskusi ini dihadiri oleh jajaran Kepala OPD dan Camat dari kedua kabupaten untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan tahun 2025-2026 di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional.
Dalam laporannya, Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, mengungkapkan bahwa tantangan fiskal menjadi isu utama. Pada tahun 2026, terjadi pengurangan APBD sebesar Rp240 miliar yang berdampak luas.
Menghadapi hal tersebut, Pemkab Merangin fokus pada optimalisasi aset daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami sedang menggenjot PAD melalui sertifikasi seluruh aset ruko di wilayah transmigrasi dan penyesuaian tarif sewa rumah dinas. Target kami, PAD yang saat ini di angka Rp167 miliar dapat menembus Rp170 miliar di masa depan," ujar A. Khafidh.
Terkait infrastruktur, ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025 dialokasikan dana sebesar Rp88 miliar dari total APBD Rp1,4 triliun.
Namun, ia mengakui adanya kendala cuaca ekstrem dan penarikan sebagian anggaran ke pusat yang menyebabkan tertundanya pembangunan jalan di tingkat desa.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Pemkab Merangin menginstruksikan setiap desa mengalokasikan minimal Rp150 juta dari Dana Desa untuk ketahanan pangan. Salah satu keberhasilan yang disorot adalah pembangunan kandang ayam petelur di Sungai Manau serta budidaya ikan sistem Bioflok di pesantren-pesantren.
"Kita ingin Merangin mandiri pangan, tidak lagi bergantung pada pasokan ikan atau telur dari daerah tetangga seperti Sumatera Barat," tegas Wabup.
Kabar baik juga datang dari sektor kesehatan. Angka stunting di Merangin mengalami penurunan drastis dari 14% menjadi 9,4% pada tahun 2026. Meski demikian, beban belanja pegawai masih menjadi catatan serius karena menyerap 41% APBD, melampaui batas maksimal instruksi Mendagri sebesar 35%.
Tenaga Ahli Provinsi Jambi, Syahrasaddin, dalam sambutannya menekankan pentingnya transformasi ekonomi dari sektor primer (pertanian/pertambangan) ke sektor industri pengolahan (hilirisasi). Ia menyoroti fenomena "kutukan sumber daya alam," di mana daerah kaya SDA seringkali memiliki angka kemiskinan yang tinggi akibat perencanaan yang tidak tepat.
"Struktur PDRB kita masih didominasi sektor primer yang rentan gejolak harga global. Melalui Visi Jambi Mantap 2029, kita dorong hilirisasi industri agar nilai tambah tetap berada di daerah," ungkap Syahrasaddin.
Ia juga memaparkan empat pilar utama transformasi yakni SDM berkualitas melalui beasiswa dan akses modal kerja, Reformasi Tata Kelola dengan melakukan digitalisasi perizinan dan skema pembiayaan inovatif, Efisiensi Anggaran melalui pengalihan anggaran dari program non-dampak ke program pro-rakyat dan Infrastruktur Inklusif yang memfokuskan pembangunan jalan yang menurunkan biaya logistik.
Salah satu poin krusial dalam diskusi ini adalah kesepakatan percepatan konektivitas wilayah antara Jangkat (Merangin) dan Batang Asai (Sarolangun). Saat ini, masih tersisa sekitar 13 kilometer jalan provinsi yang belum terhubung.
"Konektivitas ini sangat strategis. Jika Jangkat dan Batang Asai tersambung, akses ekonomi masyarakat akan terbuka lebar dan disparitas harga antar wilayah bisa ditekan," tutup Syahrasaddin. (Angga/van/Kominfo)