»
Senin, 11 September 2017

 

‘’Kita sangat berterimakasih sekali dengan Kejari Merangin, yang telah menjalankan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D),’’ujar Bupati kemarin (30/8).

Sedangkan Haryono mengatakan, pembentukan TP4D tersebut, sebagai jawaban atas kekhawatiran para pejabat dan kepala desa yang bisa dipidanakan, bila salah kaprah dalam pengelolaan dana pembangunan.

Akibat keengganan para pejabat dan kepala desa dalam pengelola anggaran itu, serapan anggaran menjadi rendah dan jalannya pembangunan di Kabupaten Merangin ikut tersendat.

‘’Silahkan para pejabat dan kepala desa memanfaatkan tim ini, sehingga tidak akan ada lagi ketakutan pejabat saat mengelola dana pemerintah,’’ungkap Haryono kemarin (30/8).

Dijelaskan Mas Har (sapaan akrap Kajari Merangin), TP4D dibentuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 dan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015.

TP4D ini lanjutnya, tidak akan tumpang tindih dalam melaksanakan pengawasan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP, sebab tujuannya sama, agar tidak terjadi penyimpangan.

“Intinya kami melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan, seperti berupa pendapat hukum (legal opinion),” terang Haryono. Namun demikian tegasnya, bukan berarti Kejari akan tinggal diam bila terjadi penyimpangan.(teguh/humas)

Nama :
Email :
Komentar :